Page 137 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 137
PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA
-137-
(2j Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
(s) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS.
(41 PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.
(5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang
bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan
Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dervan Perwakilarr Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan
Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas
melaksanakan pemilihan umum.
Paragraf 9
Pemberhentian karena Menjadi
Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
Pasal 255
(1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurLls
partai politik.
(2t PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
(3) PNS
