Page 141 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 141
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-l4t-
Paragral 12
Sistem Informasi Manajemen
Pemberhentian dan Pensiun
Pasal 260
(1) Sistem informasi manajemen pemberhentian dan
pensiun secara nasional dikelola oleh BKN
berdasarkan informasi dan data pengelolaan
pemberhentian dan pensiun Instansi Pemerintah.
(2) Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan informasi
dan data PNS melalui sistem informasi manajemen
pemberhentian dan pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) BKN melakukan verifikasi terhadap informasi dan
data pengelolaan pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk pemberian pertimbangan teknis
pensiun PNS kepada Instansi Pemerintah.
(4) Sistem informasi manajemen pemberhentian dan
pensiun merupakan bagian dari Sistem Informasi
ASN.
(s) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
manajemen pemberhentian dan pensiun diatur
dengan Peraturan Kepala BKN.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian
Paragraf I
Tata Cara Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
Pasal 261
(1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara
tertulis kepada Presiden atau PPK melalui $rB secara
hierarki.
(2) Permohonan
