Page 144 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-144-

Paragraf 4
Tata Cara Pemberhentian

karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 264

(1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak cakap
jasmani dan/atau rohani, berdasarkan hasil

pengujian kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan

diajukan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF keahlian utama;
atau

b. ryB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF keahlian utama.
(2t Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dengan hormat sebagai pNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan
kesehatan PNS oleh tim penguji kesehatan.

Paragraf 5

Tata Cara Pemberhentian
karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang

Pasal 265

(l) PPK atau $rB mengusulkan pemberhentian dengan

hormat PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang

kepada Presiden atau PPK.
(2) Presiden .