Page 143 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

ni#

PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA

_t43_

(2) PPK atau ryB menyampaikan usulan pNS yang

mencapai Batas Usia Pensiun kepada presiden atau

PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang

disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak
Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon
penerima pensiun.

(3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan

pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama
1 (satu) buian sebelum PNS mencapai Batas Usia

Pensiun.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Karena Perampingan
Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 263

(1) PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat

perampingan organisasi.

(2t Kelebihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN.

(3) Ivienteri rnerumuskan kebijakan penyaluran kelebihan

PNS pada Instansi Pemerintah.

(4) Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS
pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(s) Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurkan pada

Instansi Pemerintah, PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 4.