Page 148 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-148-

(4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimalsud

pada ayat (2) ditetapkan paling lama t4 (empat belas)
hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Paragraf 9
Tata Cara Pemberhentian
karena Menjadi Anggota dan/ atau Pengurus partai politik

Pasal 269

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi
anggota dan/ atau pengunrs partai politik diajukan
secara tertulis kepada PPK melalui $rB secara

hierarki.

(2t Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
b. ryB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JpT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

(3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai pNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

(4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 270