Page 149 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 149
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-L49-
Pasal27O
(1) Pemberhentian tidak dengan hormat bagi pNS yang
tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota
dan/atau pengums partai politik diusulkan oleh:
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
b. ryB kepada PPK bagi PNS yang menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
(21 Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pNS
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja setelah PNS yang bersangkutan
terbukti menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
politik.
Paragraf 10
Tata Cara Pemberhentian
karena Tidak Menjabat Lagi sebagai pejabat Negara
Pasal 271
(1) Pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak
menjabat lagr sebagai pejabat negara dan tidak
tersedia lowongan Jabatan diusulkan oleh:
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
b.ryB
