Page 147 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

{iD

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t47-

Paragraf 8
Tata Cara Pemberhentian karena Mencalonkan

Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil presiden,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan perwalilan Rakyat,

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota,

Wakii Bupati/Wakil Walikota

Pasal 268

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena

mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan
Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan
Wakil Gubemur, Bupati/Walikota, Wakil

Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis
dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri

kepada PPK melalui ftrB secara hierarki setelah

ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas
melaksanakan pemilihan umum.

(2t Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki

JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
b. ryB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT

pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

(3) Presiden atau PPK menetapkan keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai pNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Keputusan