Page 138 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

_138_

(3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri
PNS yang bersangkutan.

(4) PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai PNS.

(s) PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai

politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung

mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi
anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Paragraf 10
Pemberhentian karena Tidak Menjabat Lagi

Sebagai Pejabat Negara

Pasal 256

(1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil
ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua,

wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial,

ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri,

kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa

dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua)

tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

(2) Selama .