Page 52 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 52
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-52-
Paragraf 9
Pendelegasian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pasal 86
(1) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan
pengangkatan dalam JF selain JF ahli madya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kuasa pengangkatan dalam JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 10
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Pasal 87
Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional
wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama
atau kepercayaannya kepada T\rhan Yang Maha Esa.
Pasal 88
Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah:
bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tal.un 1945 serta akan
menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya
kepada bangsa dan negara;
bahwa.
