Page 55 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 55

q,D







                                                        PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                          -55-


                                      (4) Pejabat yang mengambil  sumpah/janji Jabatan,
                                         mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji

                                         Jabatan kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS
                                         yang mengangkat sumpah/janji Jabatan.


                                                        Pasal 92

                                     (l) Pejabat yang mengambil sumpah/janji  Jabatan
                                         membuat  berita acara tentang  pengambilan  sumpah/
                                         janji  Jabatan  tersebut.

                                     (2t Berita acara sebagaimana  dimaksud pada ayat (l)

                                         ditandatangani  oleh  pejabat yang  mengambil
                                         sumpah/janji Jabatan, PNS yang mengangkat
                                         sumpah/janji Jabatan,  dan saksi.

                                     (3)  Berita acara sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
                                         dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk

                                         PNS yang mengangkat sumpah/janji  Jabatan, satu
                                         rangkap untuk  Instansi  Pemerintah yang
                                         bersangkutan,  dan satu rangkap untuk BKN.


                                                        Pasal 93

                                     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan
                                     pengambilan sumpah/janji JF diatur dengan Peraturan

                                     Kepala BKN.





                                                      Paragraf  1 1
                                     Pemberhentian  dari Jabatan  Fungsional



                                                        Pasal 94


                                     (1) PNS diberhentikan dari JF apabila:

                                         a. mengundurkan diri dari Jabatan;

                                         b. diberhentikan sementara  sebagai  PNS;

                                                                                   c. menjalani
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60