Page 60 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 60
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-60-
(3) Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina.
(41 Organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku
profesi.
(s) Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
a. menJrusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a
ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah
mendapat persetqjuan dari pimpinan instansi
pembina.
(7t Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan
kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Jabatan Pimpinan Tinggi
Paragraf 1
Jenjang, Fungsi, dan Akuntabilitas
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pasal 102
Jenjang JPT terdiri atas:
a. JPT utama;
b. JPT madya; dan
c. JPT pratama.
Pasal 1O3
