Page 56 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

#D

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau

f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
(2) PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai

dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan
Jabatan.

Paragraf 12
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 95

(1) Pemberhentian dari JF diusulkan oleh:
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki
JF ahli utama; atau

b. ryB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JF
selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada
huruf a.

(2) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.
(3) Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.

Pasal 96

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk

di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari
JF selain JF ahli madya.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
dari JF diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 13