Page 62 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 62

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA

                                                          -62-


                                         c. JPT pratama:

                                              1. tersusunnya rumusurn alternatif kebijakan
                                                 yang memberikan  solusi;

                                             2.   tercapainya hasil kerja unit selaras dengan
                                                  tujuan organisasi;

                                             3. terwujudnya  pengembangan  strategi yang
                                                 terintegrasi  untuk mendukung pencapaian

                                                 tujuan organisasi; dan
                                             4. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk

                                                 mencapai outcome  organisasi.


                                                       Paragraf 2

                                       Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi


                                                       Pasal 105

                                     (1)  JPT utama, JPI madya, dan JPT pratama diisi dari
                                         kalangan  PNS.

                                     (2)  Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai
                                         kesempatan  yang sama untuk mengisi JPI yang
                                         lowong.


                                                       Pasal 106

                                     (1)  JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari

                                         kalangan  non-PNS  dengan persetqiuan Presiden yang
                                         pengisiannya dilakukan secara terbuka dan
                                         kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan
                                         Presiden.

                                     (21  JPT utama dan JPT madya tertentu  sebagaimana

                                         dimaksud  pada ayat (f)  dikecualikan untuk JpT
                                         utama dan JPT madya di bidang rahasia neg€rra,
                                         pertahanan, keamanan, pengelolaan  aparatur r,egara,
                                         kesekretariatan  negara, pengelolaan sumber daya
                                         alam, dan bidang lain yang ditetapkan         presiden.



                                                                                   (3) Ketentuan
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67