Page 67 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 67

PRESIDEN
                                                 REPU BLIK INDONESIA


                                                          -67 -


                                     (41 Standar Kompetensi  Teknis, Kompetensi Manajerial,
                                         dan  Kompetensi Sosial Kultural  sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
                                         ditetapkan oleh Menteri berdasarkan  usulan Instansi
                                         Pemerintah.

                                     (s) Ketentuan lebih  lanjut  mengenai pedoman
                                         pen5rusunzrn  Kompetensi Teknis,  Kompetensi
                                         Manajerial,  dan  Kompetensi Sosial Kultural
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan
                                         ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.





                                                       Paragraf 3
                                      Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan

                                              Jabatan Pimpinan Tinggi

                                                       Pasal 110

                                     (1) Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian,

                                         lembaga pemerintah  nonkementerian,  kesekretariatan
                                         lembaga negara, lembaga nonstruktural,  dan Instansi
                                         Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
                                         kalangan PNS  sesuai  dengan persyaratan

                                         sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dan
                                         huruf b.
                                     (2) Pengisian JPT utama dan JPT madya sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat
                                         nasional.

                                     (3) Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan
                                         kompetitif di  kalangan PNS sesuai dengan
                                         persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 107
                                         huruf c.
                                     (4) Pengisian JPI pratama sebagaimana dimaksud pada

                                         ayat (3) dilakukan  secara terbuka dan kompetitif pada
                                         tingkat nasional atau €rntar kabupaten/kota dalam
                                         1 (satu) provinsi.

                                                                                       Pasal 111
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72