Page 69 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023

#",D

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

Pasal 114

(r) Perencanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 113 huruf a meliputi:
a. penentuan JPT yang akan diisi;
b. pembentukan panitia seleksi;

c. penJrusunan dan penetapan jadwal tahapan
pengisian JPf;

d. penentuan metode seleksi dan penJrusunan
materi seleksi; dan

e. penentuan sistem yang digunakan pada setiap
tahapan pengisian JPT.
(2t Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b untuk JPI Utama dibentuk oleh Presiden.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b untuk JPI Madya dan JPT Pratama dibentuk
oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh
Presiden.

(4t Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PPK berkoordinasi dengan

Komisi Aparatur Sipil Negara.
(s) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur:

a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan
Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah
lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan

yang lowong; dan
c. akademisi, pakar, atau profesional.
(6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman
sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan

kompetensi Jabatan yang lowong;

b. memiliki