Page 71 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 71

PRESIDEN
                                                 REFUBLIK  INDONESIA


                                                          -7t-


                                     (2t Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                         dilaksanakan  oleh unit organisasi yang membidangi

                                         urusan kepegawaian.

                                     (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
                                         memiliki hrgas memberikan dukungan  administratif

                                         kepada panitia seleksi.


                                                         Pasal 117

                                     (1)  Pengumuman lowongan pengisian JPT sebagaimana
                                         dimaksud dalam Pasal 113 huruf b wajib dilakukan

                                         sec€ra terbuka melalui media cetak nasional

                                         dan/ atau media elektronik.
                                     (2)  Pengumuman lowongan sslagaimana dimaksud pada

                                         ayat (1) dilaksanakan  paling singkat 15 (lima belas)

                                         hari  kalender sebelum batas akhir  tanggal
                                         penerimaan lamaran.

                                     (3)  Pengumuman lowongan sebagaimana  dimaksud pada

                                         ayal (21 dilakukan  berdasarkan ketentuan  sebagai
                                         berikut:

                                         a. terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh
                                             Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi

                                             Pusat dan JPT madya pada Instansi Daerah
                                             provinsi;

                                         b. terbuka pada tingkat nasional atau terbuka

                                             antarkabupaten/kota  dalam 1  (satu) provinsi
                                             untuk JPT pratama pada Instansi Daerah
                                             provinsi; atau

                                         c.  terbuka  pada tingkat nasional atau terbuka antar

                                             kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk
                                             JPT  pratama  pada                  Instansi  Daerah
                                             kabupaten/kota.


                                                                               (4) Pengumuman.  . .
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76