Page 76 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 76

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                           -76-


                                                        Pasal 126

                                      (l) Panitia seleksi menyampaikan  3 (tiga) orang calon

                                          pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih
                                          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) di

                                          lingkungan Instansi Daerah provinsi kepada          ppK.

                                      (2) PPK mengusulkan 3  (tiga) nama calon pejabat
                                          pimpinan  tinggi madya di lingkungan Instansi  Daerah
                                          provinsi sebagaimana  dimaksud pada ayat (l) kepada

                                          Presiden melalui menteri yang menyelenggaralan

                                          urusan pemerintahan  dalam negeri.
                                     (3) Presiden  memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon

                                          pejabat pimpinan tinggi  madya  sebagaimana

                                          dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai
                                          pejabat  pimpinan  tinggi  madya  dengan

                                          memperhatikan  pertimbangan  PPK.

                                                        Pasal L27


                                     (1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon
                                         pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih

                                          sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2l  ayat (3) di
                                         lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi

                                          Daerah kabupaten/kota  kepada  PPK melalui grB.

                                     (2t PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat
                                         pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah

                                         provinsi dan  Instansi Daerah kabupaten/kota
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  untuk

                                         ditetapkan sebagai  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
                                         dengan memperhatikan  pertimbangan            slB.

                                     (3)  Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang
                                         memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota
                                         sebelum  ditetapkan  oleh                    bupati/walikota

                                         dikoordinasikan dengan gubernur.

                                                                                      (4) Khusus
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81