Page 80 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 80

PRESIDEN
                                                 REPU BLIK INDONESIA


                                                           -80-


                                          d. memiliki manajemen karir yang terdiri dari
                                              perencanaan,  pengembangan,  pola karir, dan
                                              kelompok  rencana suksesi yang diperoleh dari

                                              manajemen talenta;
                                          e. memberikan penghargaan dan  mengenakan

                                              sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang
                                              obj ektif dan transparan;

                                          f.  menerapkan  kode etik dan kode perilaku Pegawai
                                              ASN;

                                          g. merencanakan dan memberikan kesempatan
                                              pengembangan  kompetensi sesuai hasil penilaian
                                              kine{a;

                                          h. memberikan perlindungan  kepada Pegawai ASN

                                              dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
                                          i.  memiliki  sistem informasi  berbasis kompetensi
                                              yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh

                                              Pegawai ASN.

                                      (3) Instansi Pemerintah  yang telah menerapkan  Sistem
                                          Merit dalam pembinaan  Pegawai ASN sebagaimana
                                          dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan  secara
                                          berkala kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk

                                          mendapatkan  persetqjuan  baru.





                                                        Paragraf 5
                                    Pelantikan dan Pengambilan  Sumpah/Janji
                                               Jabatan Pimpinan Tinggi


                                                        Pasal 135

                                      Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat
                                      pimpinan tinggi wajib dilantik dan  mengangkat

                                      sumpah/janji Jabatan  menurut  agama  atau
                                      kepercayaannya  kepada Tlrhan Yang Maha Esa.


                                                                                         Pasal 136.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85