Page 79 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 79

PRES  I DEN
                                                 REPUBLIK  INOONESIA


                                                           -79-


                                                        Pasal 132

                                      (1) Pengisian JPI melalui mutasi dari satu JPT ke JPT
                                          yang lain dapat dilakukan  melalui uji kompetensi di
                                          antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.

                                      (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
                                          memenuhi  syarat:

                                          a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
                                          b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua)

                                              tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
                                      (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
                                          dilakukan  berkoordinasi  dengan Komisi Aparatur Sipil

                                          Negara.

                                                        Pasal 133

                                      (1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

                                      (2) JPT sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat
                                          diperpanjang berdasarkan  pencapaian  kinerja,
                                          kesesuaian kompetensi,  dan berdasarkan kebutuhan

                                          instansi setelah mendapat persetujuan  PPK dan
                                          berkoordinasi  dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.


                                                        Pasal 134

                                      (1) Ketentuan mengenai pengisian  JPT secara terbuka
                                          dan kompetitif dapat dikecualikan pada Instansi
                                          Pemerintah yang telah menerapkan  Sistem Merit
                                          dalam pembinaan Pegawai ASN dengan persetujuan

                                          Komisi Aparatur Sipil Negara.
                                      (2) Sistem Merit sebagaimana  dimaksud  pada ayat (l)
                                          meliputi kriteria:

                                          a. seluruh Jabatan sudah memiliki                      standar
                                              kompetensi Jabatan;

                                          b. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
                                              beban kerja;
                                          c.  pelaksanaan  seleksi dan promosi  dilakukan

                                              secara terbuka;

                                                                                      d. memiliki , . .
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84