Page 77 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 77

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                           -77 -


                                      (4) Khusus untuk pejabat pimpinan  tinggi pratama yang
                                          memimpin sekretariat dewan perwakilan  rakyat
                                          daerah, sebelum  ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan

                                          dengan pimpinan dewan perwakilan  rakyat daerah.


                                                        Pasal 128

                                      (1)  Dalam memilih calon pejabat pimpinan tinggi
                                          sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 124 ayat (a) dan
                                          Pasal 126 ayat (3), Presiden dapat dibantu  oleh tim.

                                      (2t  Pembentukan  tim sebagaimana dimaksud  pada ayat
                                          (l)  ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan

                                          Presiden.


                                                        Pasal 129

                                      PPK dilarang  mengisi Jabatan yang lowong dari calon
                                     pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang
                                     lain.





                                                        Paragraf 4
                                         Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

                                             karena Penataan Organisasi


                                                        Pasal 130

                                      (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi  Instansi
                                          Pemerintah yang  mengakibatkan  adanya
                                          pengurangan  JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi

                                          dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat
                                         yang ada oleh panitia seleksi.

                                     (2) Dalam hal pelaksanaan penataan  Pejabat Pimpinan
                                         Tinggi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak
                                          memperoleh calon pejabat pimpinan  tinggi yang
                                          memiliki kompetensi  sesuai, pengisian JPT dilakukan

                                          melalui Seleksi Terbuka.

                                                                                        Pasal 131
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82