Page 78 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 78

PRESIDEN
                                                  REPUBLIK  INDONESIA

                                                           _78_


                                                        Pasal 131

                                      (l) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu

                                          JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji
                                          kompetensi dari pejabat yang ada.

                                      (2t Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

                                          harus memenuhi  syarat:
                                          a. satu klasifikasi Jabatan;


                                          b. memenuhi  standar kompetensi Jabatan; dan
                                          c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua)

                                              tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

                                      (3)  Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan
                                          sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b

                                          dibuktikan dengan:
                                          a.  sertilikasi teknis dari organisasi profesi; atau

                                          b. lulus pendidikan dan pelatihan  teknis yang
                                              diselenggarakan  oleh instansi teknis.

                                      (41  Pengisian JPT sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

                                          dilakukan berkoordinasi  dengan Komisi Aparatur  Sipil
                                          Negara.

                                      (s)  Dalam hal pelaksanaan pengisian JPI sebagaimana

                                          dimaksud  pada ayat (1) tidak memperoleh calon
                                          pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi

                                          sesuai, pengisian JPT dilakukan mela-lui Seleksi
                                         Terbuka.

                                     (6)  Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan
                                          secara nasional, Presiden berwenang melakukan

                                          pengisian  JPT melalui mutasi pada tingkat nasional.

                                     (7t  Ketentuan  lebih lanjut mengenai pelaksanaan  mutasi
                                         pada tingkat nasional sebagaimana  dimaksud  pada
                                         ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.


                                                                                         Pasal 132
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83