Page 83 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 83
#D
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-83-
(2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menunjuk:
a. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
b. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi madya di
lingkungan kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan Instansi Daerah provinsi;
c. menteri yang mengoordinasikan untuk pejabat
pimpinan tinggi utama di lingkungan lembaga
pemerintah nonkementerian
;
d. pejabat lain untuk pejabat pimpinan tinggi madya
di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
atau
e. Menteri atau pejabat lain untuk pejabat pimpinan
tinggi madya di lingkungan lembaga
nonstruktural,
untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk
mengambil sumpah/janji Jabatan.
Pasal 139
(1) Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam
suatu upacara khidmat.
(2t PNS dan/atau non-PNS yang mengangkat
sumpah/janji Jabatan didampingi oleh seorang
rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21
merupakan PNS yang Jabatannya paling rendah sama
dengan Jabatan PNS dan/ atau non-PNS yang
mengangkat sumpah/janji Jabatan.
(4) Pejabat.
