Page 87 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 87

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                            -87 -


                                                         Pasal 148


                                       (1) Jabatan  ASN tertentu  dapat diisi dari prajurit  Tentara
                                           Nasional  Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
                                           Republik Indonesia.

                                       (2t Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada
                                           ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan

                                           Undang-Undang  tentang Tentara Nasional Indonesia
                                           dan Undang-Undang  tentang Kepolisian Negara
                                           Republik Indonesia.


                                                         Pasal 149


                                       Nama Jabatan, kompetensi  Jabatan, dan persyaratan
                                       Jabatan  ASN pada Instansi Pusat sebagaimana  dimaksud
                                       dalam Pasal L47, dan Pasal 148 ditetapkan oleh                 ppK

                                       dengan persetqjuan  Menteri.


                                                         Pasal 150


                                       Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan  anggota
                                       Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki
                                      jabatan  ASN pada Instansi  Pusat sebagaimana  dimaksud
                                       dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi           pNS.


                                                         Pasal 151


                                       (1)  Pangkat prqiurit Tentara Nasional Indonesia  untuk
                                           menduduki jabatan ASN pada Instansi                      pusat

                                           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan
                                           oleh Panglima  Tentara Nasional Indonesia  dengan
                                           persetujuan  Menteri.

                                       (2)  Pangkat anggota Kepolisian  Negara Republik
                                           Indonesia untuk menduduki jabatan ASN pada
                                           Instansi Pusat sebagaimana  dimaksud dalam                pasal

                                           148 ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara
                                           Republik Indonesia dengan persetqjuan Menteri.


                                                                                          Pasal 152.
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92