Page 90 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 90

#D





                                                        PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                           -90-


                                                        Pasal 156


                                      Batas Usia Pensiun bagi prajurit Tentara  Nasional
                                      Indonesia dan anggota Kepolisian  Negara  Republik
                                      Indonesia yang menduduki Jabatan ASN pada Instansi

                                      Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
                                      sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
                                      undangan  bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan

                                      anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia.


                                                        Pasal 157

                                      (1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota

                                          Kepolisian Negara Republik  Indonesia dapat mengisi
                                          JPI pada Instansi  Pemerintah selain Instansi Pusat
                                          tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148

                                          setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila
                                          dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi  yang
                                          ditetapkan melalui proses secara terbuka dan

                                          kompetitif.

                                      l2t  Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
                                          (1) dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan  peraturan

                                          perundang-undangan.

                                      (3)  Proses seleksi dan persyaratan JPT sebagaimana
                                          dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan  sesuai dengan
                                          ketentuan peraturan perundang-undangan yang

                                          mengatur tentang pengisian  JPT.

                                                        Pasal 158


                                      Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan
                                     Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana  dimaksud

                                      dalam Pasal 149 harus sudah ditetapkan oleh PPK paling
                                      larlra 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan  Pemerintah
                                      ini diundangkan.


                                                                                        Pasal 159
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95