Page 89 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 89
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-89-
(21 Dalam hal Jabatan yang akan diisi adalah JA atau JF
selain JF ahli utama, PPK memilih dan menetapkan 1
(satu) orang calon untuk menduduki Jabatan tertentu
pada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148.
(3) Dalam hal Jabatan yang akan diisi adalah JPT, calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti
Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam tata cara
pengisian dan pengangkatan JPT pada Instansi Pusat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini,
kecuali penugasan atau penunjukkan oleh Presiden
bagi JPT utama atau JPT madya.
Pasal 155
(1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang
menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148
diberhentikan dari Jabatan ASN apabila:
a. mencapai Batas Usia Pensiun prajurit Tentara
Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia; atau
b. ditarik kembali karena kepentingan organisasi
atau alasan tertentu oleh Panglima Tentara
Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(2) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikembalikan ke Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia atau Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Pasal 156
