Page 7 - MODUL PELATIHAN PPI DASAR (Uji Coba)docx

Untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan Kesehatan perlu
diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi.
Dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes sangat penting bila
terlebih dahulu petugas dan pengambil kebijakan memahami konsep dasar penyakit

infeksi. Apalagi akhir-akhir ini muncul berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh
mikroorganisme seperti Methycillin Staphylococcus Aureus (MRSA), Vancomycin

Resistance Enterococci (VRE), Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL), Multi
Resistance Bacteremia (MRB) dan lain-lain.
Kejadian emerging re-emerging, wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) sulit

diperkirakan timbulnya, sehingga kewaspadaan melalui surveilans dan tindakan
pencegahan serta pengendaliannya perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan

peningkatan pemahaman melalui pendidikan dan pelatihan PPI Dasar.

B. Kebijakan

1. Semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan pencegahan dan
pengendalian infeksi (PPI).

2. Pelaksanaan PPI yang dimaksud sesuai dengan Permenkes RI no 27 tahun 2017
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

3. Direktur/pimpinan fasyankes membentuk Komite Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (KPPI) atau Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (TPPI) yang langsung

berada dibawah koordinasi direktur atau pimpinan Fasyankes.
4. Komite atau Tim PPI mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas sesuai
dengan Permenkes no 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Susunan organisasi Komite PPI adalah Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari
IPCN/Perawat PPI, IPCD/Dokter PPI dan anggota lainnya.

6. Susunan organisasi Tim PPI adalah Ketua dan anggota yang terdiri dari dokter, Perawat
PPI / IPCN, dan anggota lainnya bila diperlukan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki IPCN yang bekerja purnawaktu dengan

ratio 1(satu) IPCN untuk tiap 100 tempat tidur difasilitas pelayanan Kesehatan tersebut.
8. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kapasitas tempat tidur kurang dari

100 harus memiliki IPCN minimal 1 (satu) orang.
9. Dalam bekerja IPCN dapat dibantu beberapa IPCLN (InfectionPrevention and Control
Link Nurse) dari tiap unit, terutama yang berisiko terjadinya infeksi.

Modul Pelatihan PPI Dasar| RSUD Prambanan 2