Page 8 - MODUL PELATIHAN PPI DASAR (Uji Coba)docx
P. 8

10. Kedudukan  IPCN  secara  fungsional  berada  di  bawah  komite  PPI  dan  secara
                      professional berada di bawah keperawatan setara dengan senior manajer

                  11. Setiap 1000 tempat tidur sebaiknya memiliki1 (satu) ahli Epidemiologi Klinik.


               C.  Dasar Hukum
                  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun

                     1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
                  2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
                     RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431).

                  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja
                  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program
                     Pengendalian Resistensi Antimikroba

                  5. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2017  tentang
                     Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
                  6. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2017  tentang

                     Keselamatan Pasien
                  7. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004

                     tentang Persyaratan kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
                  8. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  129  tahun  2008  tentang
                     Standar Pelayanan Rumah Sakit


               D.  Arah Kebijakan dalam PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

                        Arah  Kebijakan  Kesehatan  Nasional  diketahui  akan  membawa  penyelenggaraan
                  kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu
                  layanan  yang  prima,  dengan  penekanan  pada  penguatan  pelayanan  Kesehatan  dasar,

                  serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan
                  teknologi. Arah  kebijakan  Kementerian  Kesehatan  hingga  2024  merupakan  penjabaran

                  lebih  lanjut  dari  arah  kebijakan  nasional  tersebut  dengan  memperhatikan  lingkungan
                  kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan.
                        Arah  kebijakan  Kementerian  Kesehatan  menggambarkan  perubahan  cara  dan

                  lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan
                  dinamika,  baik  dalam  bidang  kesehatan  maupun  bidang  lainnya  yang  mempengaruhi
                  kesehatan.  Perubahan  tersebut  dikonsepkan  sebagai  Transformasi  Kesehatan  yang

                  mencakup  penguatan  kontribusi  Kementerian  Kesehatan  dalam  perwujudan  pelayanan
                  kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, system ketahanan kesehatan, penyediaan









                                              Modul Pelatihan PPI Dasar| RSUD Prambanan  3
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13