Page 3 - STANDAR LAYANAN INFORMASI

KATA PENGANTAR Penyusunan Standar Layanan Informasi Publik
dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan kepastian
kepada semua orang untuk memperoleh informasi yang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dikuasai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai
1945 Pasal 28 f menyebutkan bahwa setiap orang berhak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta Dengan adanya Standar Layanan Informasi Publik di
berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala mempermudah pemohon/pengguna informasi dalam
jenis saluran yang tersedia. memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Demikian pengantar ini kami buat kami siap menerima
tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dijadikan sebagai saran dan kritik demi peningkatan PPID Provinsi Kalimantan
landasan hukum yang berkaitan dengan:
Tengah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat
(1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; pengguna informasi.
(2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani
permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan sederhana; Palangka Raya, Maret 2021
(3) pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas;
(4) kewajiban Badan Publik untuk membuat sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dokumentasi dan pelayanan informasi. Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka memperlancar tugas PPID dalam
memberikan layanan informasi antara lain dilakukan dengan
menyusun Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur
cara pengajuan permohonan penanganan/proses dan
penyampaian hasil atas permohonan informasi yang diminta
oleh pengguna informasi publik.