Page 4 - STANDAR LAYANAN INFORMASI
P. 4
I. PENDAHULUAN dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Dokumentasi (PPID) maupun PPID Pembantu pada
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu menyediakan akses
tanggal 30 April 2008, UU ini telah memberikan landasan informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan
hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan
Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai Dokumentasi menetapkan standar layanan informasi di
kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan Sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan
dan cara sederhana. Informasi merupakan kebutuhan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tanggal 6 Februari 2018
pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi
lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan
ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif
publik merupakan salah satu ciri penting negara dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dapat secara nyata terpenuhi.
untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 II. DASAR HUKUM
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
April 2010 merupakan momentum penting dalam Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia, Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Peran penting Lembaran Negara Nomor 4846);
1
