Page 5 - STANDAR LAYANAN INFORMASI
P. 5
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 7. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:
Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 188.44/14/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan
5038); Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia III. HAKEKAT PELAYANAN PUBLIK
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah
Nomor 5071); pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat
Keterbukaan Informasi Publik; ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan IV. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kementeriaan Dalam Negeri; 1. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi 2. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai
Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kalimantan Tengah;
2
