Page 68 - Modul Ajar - Manajemen Pelayanan Puskesmas dan FKTP
P. 68
• Tata usaha
• Bendahara
Semua kegiatan dan tindakan manajemen Puskesmas didasarkan dan/atau disesuaikan
dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Ini berarti, setelah perencanaan disusun,
kemudian struktur organisasi, tata kerja, dan personalia Puskesmas yang akan melaksanakan
tugas organisasi ditentukan (fungsi pengorganisasian). Selanjutnya personalia yang bekerja
dalam organisasi Puskesmas digerakan dan diarahkan agar mereka bertindak dan bekerja
efektif untuk mencapai tujuan Puskesmas yang direncanakan (fungsi penggerakan dan
pelaksanaan). Semua aktivitas personalia dan organisasi Puskesmas diawasi, dipantau, dan
dibimbing agar aktivitas tetap berjalan sesuai tujuan dan target kinerja Puskesmas (fungsi
pengawasan dan pengendalian). Akhirnya dilakukan penilaian untuk mengetahui dan
menganalisis kinerja pegawai dan organisasi Puskesmas. Penilaian meliputi masukan, proses
transformasi/konversi yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan pelaksanaan program
dan kegiatan serta pelayanan kesehatan Puskesmas. Kemudian hasilnya dibandingkan
dengan tujuan dan target kinerja Puskesmas yang telah ditetapkan (fungsi penilaian).
Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi puskesmas disesuaikan dengan tugas
dan tanggungjawab masing-masing unit puskesmas. Khusus untuk Kepala Puskesmas
kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum
pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
5. TATA KERJA
a. Dengan Kantor Kecamatan Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi
dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat
kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi
penggalian sumber daya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor
kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitasi.
b. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Puskesmas adalah unit pelaksana teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan demikian secara teknis dan administratif,
puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebaliknya
56
