Page 13 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

cakupan layanan UHC rendah memiliki pengeluaran katastopik untuk

kesehatan yang yang juga rendah, begitu pula sebaliknya. Misalkan Papua
dan Nusa Tenggara Timur, dua provinsi dengan angka kemiskinan yang

tinggi, mempunyai indeks cakupan layanan UHC yang rendah dengan

pengeluaran katastropik yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa
rendahnya pengeluaran katastropik bukan disebabkan karena tercapainya

perlindungan 4inancial dalam mendapatkan layanan kesehatan akan tetapi
adanya keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Sebagai rekomendasi dalam upaya akselerasi pencapaian UHC,

pemerintah harus berkomitmen dalam menurunkan tingkat ketimpangan
antar provinsi dengan membangun infrastruktur dan fasilitas kesehatan

yang lebih baik, termasuk distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata di
provinsi dengan indeks cakupan layanan UHC yang rendah (Rizky DKK,

2024). Selanjutnya upaya strategi promosi kesehatan perlu direvisi dan
diperluas. Misalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu

bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam

menyusun strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi kesehatan
yang penting bagi masyarakat. Selanjutnya, pemerintah perlu

mempertimbangkan kebijakan pungutan cukai yang secara khusus
dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap berbahaya bagi

masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pola hidup sehat

dan mengurangi prevelansi merokok dalam upaya mengurangi beban
kesehatan yang terkait dengan penyakit tidak menular. Terakhir,

pemerintah juga perlu merumuskan komponen survey yang lebih
komprehensif untuk mengidentifikasi komponen pengeluaran kesehatan

tidak langsung yang berkontribusi terhadap tingginya pengeluaran out-of-

pocket untuk perawatan kesehatan. Data ini sangat penting dalam
penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya perlindungan

4inancial masyarakat.

4