Page 297 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

PRINSIP GCG Rencana Tahunan Performance Highlights Ikhtisar Kinerja
GCG Principle Annual Plan

Transparansi Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Transparency Transparency in implementing decision-making process, and transparency in disclosing material and
relevant information about the Company.

Akuntabilitas Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan Report to Shareholder and Stakeholder
terlaksana secara efektif.

Accountability Clarity of function, implementation and accountability of the structures to have effective management Laporan Kepada Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan
of the Company.

Responsibilitas Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat.
Responsibility Conformity in the Company’s management to the legislations and sound corporate principle.

Independensi Keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat. Company Profile
Independency Condition where the Company is managed professionally without any conflict of interest and influence/ Profil Perusahaan
pressure from any party that violates the law and sound corporate principles.

Kewajaran Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stake- holders) yang
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Fairness Fair and equal treatment in fulfilling right of stakeholders arising from agreements and the Law. Business Support Review Tinjauan Pendukung Bisnis

Dasar Penerapan Implementation Framework

Kebijakan GCG yang telah dilakukan oleh Perusahaan GCG policy that has been implemented by the Company
tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tidak will not be applied effectively without concrete framework Management Discussion & Analysis Analisa & Pembahasan Manajemen
memiliki acuan yang nyata dalam bentuk ketentuan- the form of prevailing provisions from the regulator.
ketentuan regulator yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk Therefore, to implement the GCG policy, the Company
menjalankan kebijakan GCG tersebut, Perusahaan telah has a set of basic framework as guidelines, as follows:
memiliki ketentuan dasar untuk dijadikan acuan sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 1. Law Number 19 Year 2003 on State-Owned
Badan Usaha Milik Negara. Enterprises.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 2. Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Tata Kelola Perusahaan
Perseroan Terbatas. Company. Good Corporate Governance
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 3. Law Number 14 Year 2008 on Public Information
Keterbukaan Informasi Publik. Disclosure.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 4. Government Regulation Number 45 Year 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan on Establishment, Management, Supervision and
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Dissolution of State-Owned Enterprises.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER- 01/ 5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises
MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang No. PER-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 on
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Implementation of Good Corporate Governance in Risk Management Manajemen Risiko
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik State-Owned Enterprises.
Negara.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 09/ 6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises
MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on
atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- Amendment to the Regulation of the Minister of State-
01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 01
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good August 2011 on Implementation of Good Corporate
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Governance in State-Owned Enterprises. Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Negara.

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 296 Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report