Page 103 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat
P. 103

Pekerja Migran Indonesia


                1.  Dasar Hukum
                    Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan PMI, yaitu:
                      a.  UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
                      b.  UU  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
                         (BPJS);
                      c.  UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
                      d.  Permenaker  Nomor  4 Tahun 2023 tentang  Jaminan  Sosial  Pekerja Migran
                         Indonesia;
                      e.  Peraturan  Direksi  BPJS  Ketenagakerjaan  Nomor:  22/PERDIR.02/072022
                         tentang Pedoman Kepesertaan; dan
                      f.  Surat  Deputi  Kepesertaan  Korporasi  dan  Institusi  Nomor:  B/6719/102023
                         perihal Perubahan Kanal Pendaftaran Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia
                         (PMI) dan Undangan Sosialisasi terkait Proses Bisnis Pendaftaran.

                2.  Definisi PMI
                    Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  adalah  setiap  tenaga  kerja  Indonesia
                    yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan
                    terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  di
                    bidang ketenagakerjaan.

                    Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,
                    sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
                    Republik Indonesia.
                    (UU Nomor 18 Tahun 2017)

                3.  Kepesertaan PMI
                    Jenis Kepesertaan
                    Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
                      a.  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
                         ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
                      b.  Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.
                    (UU Nomor 18 Tahun 2017)

                    Jenis Program Kepesertaan
                      a.  CPMI atau PMI wajib mengikuti program JKK dan JKM.
                      b.  CPMI  atau  PMI  dapat  mengikuti  program  JHT  yang  dilakukan  bersamaan
                         atau setelah program JKK dan JKM.
                     (Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)
                      c.  Program JKK, JKM dan JHT diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
                     (UU Nomor 18 Tahun 2017)

                4.  Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan PMI
                    Pendaftaran CPMI dan PMI sebagai Peserta dapat dilakukan dengan mekanisme
                    sebagai berikut:
                      a.  Pendaftaran CPMI atau PMI oleh Pelaksana Penempatan di dalam negeri;
                      b.  Pendaftaran PMI oleh Pelaksana Penempatan di luar negeri; atau




                                         908    |  Proses Bisnis Kepesertaan                          103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108