Page 100 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

8. Bukti Kepesertaan Jakon
a. BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan:
i. Sertifikat Kepesertaan;
ii. Nomor Kepesertaan masing-masing Proyek Jakon; dan
iii. Bukti Pembayaran Iuran masing-masing Proyek Jakon.
Paling lama 1 hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran dan
melakukan pembayaran iuran pertama (baik sekaligus atau termin).
(Permenaker Nomor 5 Tahun 2021)
b. Kantor Cabang menyampaikan bukti kepesertaan kepada Pelaksana Proyek
selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah dinyatakan status sebagai Peserta;
(Permenaker Nomor 5 Tahun 2021)
c. Sertifikat Kepesertaan dapat dicetak secara elektronik oleh Pelaksana Proyek
melalui kanal yang ditentukan.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

9. Perubahan Data dan Addendum Jakon
Perubahan Data
a. Penyedia Jakons wajib melaporkan perubahan data pekerja/buruh kepada
BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari kerja sejak terjadinya
perubahan;
b. Apabila terjadi resiko sebelum melewati batas waktu 30 hari kerja maka BPJS
Ketenagakerjaan wajib membayar hak-hak pekerja/buruh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. Apabila terjadi resiko setelah melewati batas waktu 30 hari kerja maka
Pelaksana Proyek wajib membayar hak-hak pekerja/buruh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)
AR/ARP setiap bulan wajib melakukan pembinaan/konfirmasi kepada Proyek Aktif
terkhusus untuk melakukan update data BNBA Pekerja dan melakukan
inventarisasi dokumen dari pelaksana proyek baik secara fisik maupun digital.
(Klausul Tambahan dari Kanwil Sulama)

Addendum Jakon
a. Adendum Jakon dapat meliputi perubahan nilai kontrak, waktu pelaksanaan
dan perubahan lainnya;
b. Pelaksana Proyek dapat mengajukan adendum jakon secara daring melalui
e-Jakon maupun secara luring melalui Kantor Cabang dengan melampirkan
dokumen addendum;
c. Proses adendum Jakon ditetapkan sebagai berikut:
i. Kantor Cabang menerima dokumen addendum kemudian melakukan
koreksi jangka waktu atau nilai kontrak dan perubahan lainnya;
ii. Dalam hal terjadi perubahan nilai kontrak, maka dilakukan perhitungan
ulang nilai Iuran dengan melampirkan Kontrak/SPK terbaru; dan
iii. Kantor Cabang menetapkan selisih pembayaran dan menerbitkan
penetapan iuran sesuai addendum untuk diserahkan kepada Pelaksana
Proyek.
d. Dalam hal setelah dilakukan adendum terdapat kekurangan iuran, maka
Kantor Cabang wajib menagihkan kekurangan iuran tersebut kepada
Pelaksana Proyek;

100 Proses Bisnis Kepesertaan | 908