Page 96 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

Jasa Konstruksi

1. Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan Jasa Konstruksi, yaitu:
a. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
b. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS);
c. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
d. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
e. PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian;
f. Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua;
g. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (SMKK);
h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
i. SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2022 tentang Tertib Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
lingkup Kementerian PUPR (termasuk Balai di bawah Kementerian PUPR);
j. Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
k. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 22/PERDIR.02/072022
tentang Pedoman Kepesertaan;
l. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/374/122014 tentang
Piutang Iuran dan Piutang Denda; dan
m. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Nomor:
B/8754/122023 perihal Proses Bisnis Kepesertaan Jasa Konstruksi.

2. Definisi Jakon
Jasa Konstruksi (Jakon) adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau
pekerjaan konstruksi.
a. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan
yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan
manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
(Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017)

3. Kepesertaan Jakon
a. Pelaksana Proyek wajib mendaftarkan PK/BU dan Pekerjanya sebagai
peserta pada segmen PU sesuai dengan penahapan kepesertaan.
b. Peserta Jakon meliputi seluruh pekerja pada Proyek Jakon sebagaimana
dijelaskan pada poin 1 diatas, yaitu:

96 Proses Bisnis Kepesertaan | 908