Page 93 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

a. Koreksi Backdate Kepesertaan Awal Pekerja Rentan
i. Kondisi
Pemerintah Daerah telah memiliki komitmen perlindungan terkait
kepesertaan awal Pekerja Rentan Desa/Pemerintah, tetapi pembayaran
iuran pertama mengalami keterlambatan karena kebijakan pencairan
anggaran (APBD/APBDes) atau alasan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan sehingga melewati batas komitmen awal
perlindungan.
ii. Syarat & Dokumen
Koreksi backdate kepesertaan awal pekerja rentan dilakukan secara
sangat hati-hati yang didukung dengan dokumen:
▪ Perjanjian Kerjasama antara Donatur dengan BPJS
Ketenagakerjaan;
▪ SK Penetapan Daftar Pekerja Rentan untuk Pekerja Rentan
Pemerintah atau Penetapan Musyawarah Desa Daftar Pekerja
Rentan untuk Pekerja Rentan Desa atau Surat Penetapan dari
Perusahaan Daftar Pekerja Rentan untuk Pekerja Rentan UMB;
dan
▪ Berita Acara Serah Terima Data dari Donatur kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
▪ Dikecualikan untuk kasus data sudah diterima kemudian
ARK/ARP terlambat dalam melakukan penginputan data di SMILE
kemudian terdapat TK yang mengalami resiko meninggal dunia
dan tidak dapat diinput karena terdeteksi telah meninggal dunia,
maka untuk kasus ini TK tersebut di takeout untuk didaftarkan.
iii. Kebijakan Koreksi
Kepesertaan awal yang disesuaikan dengan komitmen donatur
sebagaimana tercantum pada dokumen yang dipersyaratkan
iv. Contoh Kasus
Pemerintah Daerah Kab. ABC melakukan Perjanjian Kerjasama dengan
BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi 1.000 Pekerja Rentan di
Wilayah Kab. ABC sejak tanggal 1 Oktober 2023 dan disaat bersamaan
daftar pekerja rentan telah diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan,
karena proses pencairan mengalami keterlambatan maka realisasi
pembayaran iuran baru terbayarkan di tanggal 2 Desember 2023
sehingga perlu dilakukan backdate kepesertaan ke tanggal 1 Oktober
2023.
v. Kewenangan
(Kantor Pusat)
IPT/OTI Pusat dengan adanya pengajuan/agenda permintaan dari KSA
Pusat
vi. Alur Pengajuan
▪ Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke
Kantor Wilayah dilampirkan dokumen pendukung
▪ Berdasarkan hasil verifikasi apabila disetujui maka Bidang
Kepesertaan Kantor Wilayah membuat surat ke Deputi Bidang
Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan (KSA)
▪ Bidang KSA Kantor Pusat melakukan verifikasi, apabila disetujui
maka Bidang KSA Kantor Pusat membuat agenda permintaan ke
IPT/OTI Kantor Pusat

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 93