Page 91 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat
P. 91
19. Engine KUR
Kewajiban Debitur KUR agar terlindungi dalam program jaminan sosial
ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan kredit Usaha Rakyat.
(Surat Depdir KSA Nomor: B/1448/032023)
Petunjuk Teknis Kepesertaan Bagi Debitur KUR
a. Proses pendaftaran atau perekaman calon debitur/debitur KUR ke dalam
program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui e-form KUR yang
dapat diakses dan digunakan oleh petugas pihak penyalur KUR.
b. Pihak penyalur KUR terdiri dari:
c. Link e-form KUR yang digunakan oleh pihak penyalur KUR disampaikan oleh
Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan kepada Kantor Pusat pihak penyalur
KUR.
d. Kantor Pusat pihak penyalur KUR akan menginformasikan link e-form KUT
tersebut kepada jajaran atau kantor cabang dibawahnya.
e. Tiap-tiap pihak penyalur KUR akan menerima 1 link e-form KUR yang khusus
atau berbeda satu sama lainnya.
f. Petugas kantor cabang pihak penyalur KUR dapat melakukan pendaftaran
calon debitur KUR/debitur KUR melalui e-form KUR, dengan terlebih dahulu
memasukkan kode kantor cabang/unit kerja nya pada halaman pertama e-
form KUR (Contoh: 0001, 0903, ID123, dll).
g. Proses pendaftaran atau perekaman data calon debitur/debitur KUR pada e-
form KUR dilakuakn dengan hanya menginput 3 elemen data yang
dibutuhkan, yaitu:
i. NIK (Nomor Induk Kependudukan).
ii. Nama lengkap sesuai KTP.
iii. Kantor Cabang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
h. Untuk nasabah yang mengajukan fasilitas KUR dan telah menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan pada segmen PU, maka calon debitur/debitur KUR
tersebut didaftarkan pada kepesertaan BPU.
i. Calon debitur/debitur KUR yang didaftarkan pada program perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan pendaftaran
peserta BPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
j. Untuk nasabah yang mengajukan fasilitas KUR dan telah menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan pada segmen BPU, maka tetap dilakukan perekaman
data pada e-form KUR untuk pembentukan kode iuran pembayaran lanjutan.
k. Pendaftaran atau perekaman data yang dilakukan pada e-form KUR, akan
membentuk kode iuran dengan periode 12 bulan dan untuk 2 program
perlindungan yaitu JKK dan JKM, serta dengan jenis pekerjaan Pemilik Usaha
(kode jenis pekerjaan: P119).
l. Dalam hal pihak penyalur KUR atau debitur KUR ingin melakukan
pembayaran iuran lebih dari 12 bulan, maka proses pembayaran untuk bulan
ke-13 dan seterusnya dapat dilakukan setelah pembayaran kode iuran
pertama sukses dibayarkan, dengan kembali membentuk kode iuran melalui
e-form KUR atau dengan memilih periode pembayaran 1, 2, 3, 6 atau 12 bulan
di kanal pembayaran iuran.
908 | Proses Bisnis Kepesertaan 91
