Page 94 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

▪ Proses backdate dilakukan oleh IPT/OTI Kantor Pusat

b. Koreksi Backdate Iuran Lanjutan Pekerja Rentan yang sudah non aktif akibat
keterlambatan pencairan dana dari Donatur
i. Kondisi
Pembayaran iuran lanjutan pekerja rentan dilakukan setelah melewati
masa grace period 3 bulan dikarenakan adanya proses keterlambatan
dalam pencairan anggaran oleh Donatur.
ii. Syarat & Dokumen
Koreksi backdate Iuran Lanjutan Pekerja Rentan yang sudah non aktif
akibat keterlambatan pencairan dana dari Donatur dilakukan secara
sangat hati-hati yang didukung dengan dokumen:
▪ Perjanjian Kerjasama antara Donatur dengan BPJS
Ketenagakerjaan;
▪ SK Penetapan Daftar Pekerja Rentan untuk Pekerja Rentan
Pemerintah atau Penetapan Musyawarah Desa Daftar Pekerja
Rentan untuk Pekerja Rentan Desa atau Surat Penetapan dari
Perusahaan Daftar Pekerja Rentan untuk Pekerja Rentan UMB;
dan
▪ Berita Acara Serah Terima Data dari Donatur kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
iii. Kebijakan Koreksi
Kepesertaan lanjutan disesuaikan dengan kepesertaan aktif terakhir
sebelum non aktif pada wadah pekerja rentan sesuai dengan dokumen
yang dipersyaratkan.
iv. Contoh Kasus
Pemerintah Daerah Kab. ABC telah membayarkan iuran pekerja rentan
sampai dengan bulan Juni 2023, kemudian selama 3 bulan berturut-
turut tidak ada pembayaran iuran lanjutan sehingga kepesertaan
pekerja rentan menjadi non aktif. Pada bulan Oktober 2023 Pemerintah
Daerah berniat melakukan pembayaran iuran mulai dari bulan Juli 2023
s.d. Oktober 2023, dikarenakan status peserta sudah non aktif sehingga
pada saat dilakukan pembayaran akan terhitung sebagai kepesertaan
baru dan perlindungan dimulai kembali sejak bulan Oktober 2023
sehingga perlu dilakukan koreksi kepesertaan iuran lanjutan agar
melanjutkan kepesertaan sebelumnya dan tidak terhitung sebagai
akuisisi baru.
v. Kewenangan
(Kantor Pusat)
IPT/OTI Pusat dengan adanya pengajuan/agenda permintaan dari KSA
Pusat
vi. Alur Pengajuan
▪ Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke
Kantor Wilayah dilampirkan dokumen pendukung
▪ Berdasarkan hasil verifikasi apabila disetujui maka Bidang
Kepesertaan Kantor Wilayah membuat surat ke Deputi Bidang
Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan (KSA)
▪ Bidang KSA Kantor Pusat melakukan verifikasi, apabila disetujui
maka Bidang KSA Kantor Pusat membuat agenda permintaan ke
IPT/OTI Kantor Pusat

94 Proses Bisnis Kepesertaan | 908