Page 34 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

ii. Surat dari instansi berwenang dalam perizinan yang menyatakan
bahwa PK/BU sudah bubar.
d. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria PK/BU yang secara fisik
maupun perizinan masih ada, namun tidak ada kegiatan usahanya wajib
dilengkapi dokumen pendukung yang valid berupa:
i. Surat dari PK/BU yang menyatakan bahwa PK/BU tidak ada kegiatan;
dan/atau
ii. Bukti pelaporan pajak badan (SPT Nihil).
e. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria PK/BU hilang alamat atau
sudah tidak berada lagi di alamat semula dan tidadk diketahui alamat
terkininya wajib dilengkapi dokumen pendukung yang valid berupa Berita
Acara Kunjungan yang sekurang-kurangnya memuat bulan tahun non aktif
(BLTH NA) dan alasan penonaktifan yang diketahui oleh 2 saksi pihak
eksternal.
f. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria PK/BU pailit wajib dilengkapi
dokumen pendukung yang valid berupa putusan pengadilan atau
pengumuman putusan pailit di harian/surat kabar.
g. Proses penonaktifan PK/BU dengan kriteria Non ASN berakhir kepesertaan
wajib dilengkapi dokumen pendukung valid berupa:
h. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, d dan g hanya
terdapat salah satu dokumen, maka wajib melampirkan Berita Acara
Kunjungan yang sekurang-kurangnya memuat bulan tahun non aktif (BLTH
NA) dan alasan penonaktifan yang diketahui oleh pihak eksternal.
i. Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf e dan h ditentukan
berdasarkan skala PK/BU sebagai berikut:
i. PK/BU skala kecil dan mikro yang terdiri dari Pengurus RT, RW,
Kelurahan, Instansi di Bidang Ketenagakerjaan dan pihak lain yang
berwenang dan relevan (pengelola gedung, pengelola pasar, pemilik
lokasi usaha dan lainnya);
ii. PK/BU skala Menengah dan besar yang terdiri dari Kecamatan, Instansi
di Bidang Ketenagakerjaan dan pihak lain yang berwenang dan relevan
(pengelola 34edung, pengelola pasar, pemilik lokasi usaha dan lainnya);
dan
iii. PK/BU kepesertaan Non ASN yang terdiri dari pihak pemerintah.
(Perdir Nomor 14/PERDIR.02/072023)

Proses Non Aktif PK/BU
a. Persyaratan untuk proses penonaktifan PK/BU adalah sebagai berikut:
i. Memenuhi salah satu kriteria PK/BU Non Aktif;
ii. Tidak terdapat TK Aktif; dan
iii. Tidak memiliki Iuran Belum Rekon (IBR) yang belum diselesaikan.
b. Proses penonaktifan PK/BU dilakukan oleh Maker, Checker dan Approver
dengan tahapan sebagai berikut:
i. Maker melakukan non aktif PK/BU pada sistem aplikasi BPJS
Ketenagakerjaan berdasarkan kriteria dan dokumen pendukung;
ii. Pengajuan non aktif dari Maker dilakukan proses pengecekan dan
penginputan bulan tahun non aktif (BLTH NA) oleh Checker dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Bulan tahun non aktif (BLTH NA) sesuai dengan yang tercantum
dalam bukti pendukung; dan

34 Proses Bisnis Kepesertaan | 908