Page 6 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat
P. 6

Penerima Upah


                1.  Dasar Hukum
                    Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan PU, yaitu:
                      a.  UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
                      b.  UU  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
                         (BPJS);
                      c.  PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
                      d.  PP  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan
                         Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
                      e.  PP  Nomor  45  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan
                         Pensiun;
                      f.  PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
                         Tua;
                      g.  PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahu 2015
                         tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
                      h.  PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2015
                         tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
                         Kematian;
                      i.  PP  Nomor  37  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan
                         Kehilangan Pekerjaan;
                      j.  PP  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Perlindungan  dan
                         Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
                      k.  Peraturan  Direksi  BPJS  Ketenagakerjaan  Nomor:  22/PERDIR.02/072022
                         tentang Pedoman Kepesertaan;
                      l.  Peraturan  Direksi  BPJS  Ketenagakerjaan  Nomor:  14/PERDIR.02/072023
                         tentang Pengelolaan Piutang Iuran dan Denda;
                      m.  Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan TK dan Perluasan kesempatan
                         Kerja  Nomor  3/144/PK.04/V/2022  tentang  Pelaksanaan  Program  Asuransi
                         bagi TKA yang Bekerja Kurang dari 6 Bulan; dan
                      n.  Surat  bersama  Direktur  Kepesertaan  dan  Direktur  Pelayanan  Nomor
                         B/5450/052021 perihal Penegasan Kriteria Segmentasi serta Layanan Klaim
                         Peserta PU dan BPU.

                2.  Kriteria PU
                      a.  Peserta PU meliputi:
                            i.  Pekerja pada PK/BU, termasuk:
                                 a)  Pekerja dalam masa percobaan;
                                 b)  Komisaris dan direksi yang menerima upah;
                                 c)  Pengawas dan pengurus yang menerima upah.
                            ii.  Pekerja pada orang perseorangan;
                           iii.  Pekerja Non ASN; dan
                           iv.  Orang asing yang bekerja di Indonesia.
                         (Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

                      b.  Pekerja  dikategorikan  sebagai  peserta  PU  apabilan  memenuhi  ketentuan
                         sebagai berikut:
                            i.  Terdapat Pemberi Kerja (PK);




               6                         Proses Bisnis Kepesertaan      |   908
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11