Page 7 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat
P. 7

ii.  Pekerja  memiliki  hubungan  kerja  dengan  PK  atau  pekerja  yang
                               dipekerjakan/ditugaskan oleh PK;
                           iii.  Pekerja yang menerima upah/gaji/imbalan lainnya dari PK.
                         (Perdir  Nomor  22/PERDIR.02/072022)  dan  ditegaskan  melalui  (Surat
                         bersama Dirkep dan Dirpel Nomor B/5450/052021)

                    Pekerja Non ASN
                    Pekerja Non ASN adalah sebagai berikut:
                      a.  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  (PPNPN)  yang  bekerja  di
                         kementerian/lembaga/pemerintah pusat/pemerintah daerah hingga tingkat
                         kecamatan;
                      b.  Tenaga Kerja kontrak/harian lepas/honorer/tidak tetap/magang yang bekerja
                         di  kementerian/lembaga/pemerintah  pusat/pemerintah  daerah  hingga
                         tingkat kecamatan;
                      c.  Tenaga Kerja sukarela termasuk tenaga pendamping pembangunan pada
                         program     kementerian/lembaga/pemerintah          pusat/pemerintah     daerah
                         hingga  tingkat  desa/kelurahan  baik  yang  didanai  oleh  pemerintah  secara
                         langsung maupun swasta;
                      d.  Aparatur/perangkat  pemerintahan  tingkat  desa/kelurahan  meliputi  Kepala
                         Desa,  Sekretaris  Desa,  Kaur/Kasi  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Tim
                         Penggerak dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna, Lembaga
                         Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,  RW, RT,
                         Kepala Dusun, Pemangku Adat dan/atau semua unsur dengan sebutan lain
                         yang terlibat di dalam pemerintahan desa/kelurahan; atau
                      e.  Tenaga  kerja  lainnya  yang  bekerja  pada  Penyelenggara  Negara  selain
                         Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  atau  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian
                         Kerja (PPPK) dan tidak termasuk huruf a, b, c dan d.
                    (Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

                3.  Penahapan Kepesertaan PU
                    Segmen Peserta
                    Penahapan kepesertaan sesuai segmen peserta PU ditetapkan sebagai berikut:
                                                                        Jenis Program
                            Segmen Peserta
                                                          JKK       JKM       JHT        JP       JKP
                     WNI Non ASN                                      Sesuai Skala Usaha
                     WNA Non ASN                            Sesuai Skala Usaha               *NA
                     Non ASN di Jasa Pemerintahan             Wajib             Sukarela          *NA
                    *NA : Not Applicable yaitu tidak bisa diikutkan program tersebut
                    (Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

                    Skala Usaha
                    Penahapan kepesertaan sesuai skala usaha PU ditetapkan sebagai berikut:
                                                                 Jenis Program
                        Skala Usaha
                                             JKK          JKM          JHT           JP          JKP
                     Usaha Besar            Wajib        Wajib        Wajib        Wajib
                     Usaha Menengah         Wajib        Wajib        Wajib        Wajib        Sesuai
                     Usaha Kecil            Wajib        Wajib        Wajib       Sukarela    Eligibilitas
                     Usaha Mikro            Wajib        Wajib       Sukarela     Sukarela





                                         908    |  Proses Bisnis Kepesertaan                            7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12