Page 67 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

i. Pekerja Rentan Usaha Menengah Besar (UMB);
ii. Pekerja Rentan Pemerintah; dan
iii. Pekerja Rentan Desa.
b. Prinsip kepesertaan pekerja rentan yang bersumber dari CSR, APBD dan
APBDes mengutamakan kualitas dalam akuisisi dan koordinasi kolaboratif
bersama Pemerintah Daerah/Desa dan PK/BU Besar-Menengah yang
berkelanjutan.
c. Secara teknis perekaman disampaikan sebagai berikut:
i. Proses perekaman pekerja rentan dengan skema pendaftaran wadah
melalui role ARK dan mengisi kode user pada kolom keterangan dan AR
pembina. Pendaftaran wadah dengan memilih kode jenis kepesertaan
sebagai berikut:
a) SC (Pekerja Rentan Korporasi/UMB);
b) SB (Pekerja Rentan Perbankan/UMB);
c) SG (Pekerja Rentan Pemerintah);
d) SD (Pekerja Rentan Desa APBDes);
e) SA (Pekerja Rentan Desa APBD); dan
f) SL (Pekerja Rentan Desa Sumber Dana Lainnya).
ii. Apabila terdapat wadah yang telah direkam tidak sesuai dengan
ketentuan di atas agar segera dilakukan penyesuaian/koreksi.
d. Perhitungan akusisi dan aktif pekerja rentan Pemerintah dan Desa bagi unit
kerja minimal 6 bulan masa iur dengan menggunakan skema proporsi untuk
masa iur dibawah 6 bulan sedangkan pekerja rentan UMB bagi unit kerja
minimal 6 bulan masa iur dengan contoh sebagai berikut:
Nama Wadah Jumlah Masa Jumlah
TK Iur TK KPI
Pekerja Rentan Pemerintah/Desa 1.000 3 500
Pekerja Rentan Pemerintah/Desa 1.000 8 1.000
Pekerja Rentan UMB 500 4 0
Pekerja Rentan UMB 500 6 500

e. Tanggal awal kepesertaan pekerja rentan Pemerintah dan Desa dapat
disesuaikan dengan tanggal mulai kepesertaan sesuai Perjanjian Kerja Sama
(PKS) atau dokumen terkait lainnya dengan Pemerintah Daerah/Desa,
dengan cara menyampaikan surat Permohonan dari Kantor Wilayah kepada
Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan (KSA) dan
tembusan kepada Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI).
f. Simbolis perlindungan pekerja rentan UMB, Pemerintah dan Desa agar
dilaksanakan secara massif bersama Tokoh Masyarakat (Kepala Daerah,
Kepala Desa, Tokoh Adat/Agama, dll) melalui kegiatan yang dipublikasikan di
media konvensional dan digital.
(Surat Depdir KSI Nomor: B/2485/042023)
g. Dokumen pendaftaran untuk pekerja rentan, yaitu:
i. Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Donatur (Pemerintah Daerah/
Pemerintah Desa/Perusahaan) dan setiap lembar PKS wajib di paraf
oleh kedua pihak;
ii. Khusus Pekerja Rentan Pemerintah melampirkan SK Pekerja Rentan
yang akan dilindungi dimana setiap lembar SK wajib di paraf oleh
Pemerintah Daerah;

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 67