Page 14 - IKHTISAR PENGAWASAN BANGGAI LAUT - REV

PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
1. PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
Lanjutan Analisis Fiskal Keuangan 2019-2021

Analisis Kapasitas Fiskal Analisis Kondisi Keuangan

Pertumbuhan Pajak Daerah -10,87 Tingkat Kemandirian Daerah 4,10

Kapasitas Fiskal Daerah 78.329.916.540,44
Pertumbuhan Retribusi Daerah -26,89

Pertumbuhan HPKDD 84,78 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi 0,60
Daerah terhadap PDRB

Kemampuan Mendanai Belanja 103,49
Pertumbuhan Lain-lain PAD sah -13,7

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 10,61
Pertumbuhan DBH Pajak 49,78
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total 50,44
Pertumbuhan SDA Pajak 49,27 Belanja

Rasio Optimalisasi SiLPA 4,29
Pendapatan Daerah per Kapita 2.758.886,71
Current Ratio 49,27

Pemerintah Kabupaten Banggai Mendorong Pemerintah Melalui Inspektorat
Laut memiliki tingkat kemandirian Daerah untuk melakukan Provinsi/Kabupaten/Kota
fiskal yang terendah untuk wilayah evaluasi atas belanja yang telah melakukan pemantauan dan
Sulawesi Tengah dengan skor dilaksanakan yang tidak evaluasi secara berkala atas
4,10% . Hal tersebut menunjukkan berdampak pada peningkatan realisasi penyerapan anggaran
bahwa pemerintah daerah belum PDRB dan penurunan angka belanja untuk memastikan
mandiri atau dapat dikatakan kemiskinan; bahwa realisasi penyerapan
Pemerintah Pusat memiliki Mendorong pertumbuhan anggaran sudah berjalan sesuai
peranan yang dominan dari pada investasi di wilayah Kabupaten dengan yang direncanakan. Hal
pemerintah daerah itu sendiri. Banggai Laut untuk ini guna memastikan pelayanan
Kepada Bupati agar: meningkatkan PDRB, seperti terhadap masyarakat berjalan
Melakukan intensifikasi melalui pemilihan program, dengan optimal.
dan/atau ekstensifikasi untuk sasaran, dan alokasi belanja
meningkatkan Pendapatan Asli yang tepat dalam
Daerah (PAD), antara lain : meningkatkan pertumbuhan
Pemerintah Daerah proaktif dunia usaha, serta
dalam melakukan sosialisasi mengarahkan pemilihan
Peraturan Pajak Daerah kepada program, sasaran dan kegiatan
Wajib Pajak/Wajib Retribusi; untuk mendukung percepatan
Melakukan pemutakhiran data Pemulihan Ekonomi Nasional
potensi pajak daerah secara pasca pandemi Covid-19;
berkala; Efektif dan efisien dalam
Melakukan kajian bersama menggunakan anggaran
terhadap potensi yang dapat sehingga dapat menciptakan
meningkatkan PAD pada sektor ruang fiskal yang lebih besar;
Hasil Pengelolaan Kekayaan Menganggarkan PAD, belanja
Daerah yang dipisahkan dan modal, belanja bantuan sosial,
lain-lain PAD yang sah; dan belanja tidak terduga secara
wajar;
PAD MENURUN

KEMANDIRIAN FISKAL TERENDAH SE-SULTENG

B P K P P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H | I K H T I S A R H A S I L P E N G A W A S A N