Page 15 - IKHTISAR PENGAWASAN BANGGAI LAUT - REV
P. 15

PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
                                                                                  A
       PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
                                                                                        E
                                                                                      P
               I
                N
         E
            N
                                                                S
                                                                             N
                                                             A
                                                                   B
                                                                          A
                                                                                              D
                                                                                           M
                                                                        L
                                                                      E
                                               T
                                                 A
                                            N
                                                                                J
                                                    B
                                                          I
                                                           T
                                                      I
                                                        L
                        A
                           T
                   G
                     K
                             A
                                      K
                                         U
                                N
                                    A
    1.P
    1 1 . . P E N I N G K A T A N      A K U N T A  B I L I T A S     B E L A N J A      P E M D A
                                                                                                 A
                 SIMDA PENDAPATAN
    Perda  tentang  Pajak  dan
    Retribusi  Daerah  yang  telah
    disesuaikan dengan Undang-
    Undang  Nomor  1  Tahun
    2022      tentang      Hubungan
    Keuangan antara Pemerintah
    Pusat     dan      Pemerintahan
    Daerah  masih  dalam  tahap
    draft      dan      baru      akan
    diimplementasikan             pada
    tahun        anggaran        2024,
    Penatausahaan         Pajak    dan
    Retirbusi       Daerah        pada
    Bapenda  Kabupaten  Banggai                                                              *preview dashboard aplikasi
    Laut     telah     menggunakan
    aplikasi  yang  dikelola  oleh
    pihak  ketiga,  Terdapat  jenis       Kepada  Bupati  Banggai  Laut
    pajak  daerah  yang  belum             agar:
    dilakukan  penagihan  pajak               Segera           menetapkan
    daerah  antara  lain  pajak               Peraturan    Daerah  dan
    hiburan, pajak sarang burung              Peraturan  Bupati  sesuai
    walet, pajak parkir dan pajak             dengan  Undang-Undang
    air  bawah  tanah,  Belum                 Nomor 1 Tahun 2022,
    dilakukan pemutakhiran data               Melakukan pemutakhiran
    wajib  pajak  daerah  serta               Wajib Pajak terutama atas
    belum       diberikan      Nomor          pajak      sarang       burung
    Pokok         Wajib        Daerah         walet, pajak air tanah dan         SDM Rendah
    (NPWPD),  Belum  terdapat                 pajak parkir                       Pendataan Lemah
    SOP pelayanan pajak daerah                Melakukan            Sosialiasi    SOP Belum Tersedia
    sehingga  dalam  pelaksanaan              Pelayanan Pajak Daerah             Kebijakan Belum Sesuai
    pelayanan                 terdapat        Pengukuhan                 serta   Kesadaran Wajib Pajak Rendah
    ketidaksinkronan            antara        pemberian             NPWPD        Risiko Fraud Tidak Dipertimbangkan
    SOTK  yang  sudah  terbagi                kepada       seluruh     Wajib     Penetapan Target Tidak Berdasarkan Potensi
    sesuai        dengan         tahap        Pajak Daerah
    penatausahaan namun dalam                 Menyusun                    dan
    prakteknya  operator  masih               menyesuaikan               SOP
    melakukan         penatausahaan           pelayanan        pajak      dan
    tanpa membagi sesuai fungsi               retribusi daerah
    namun  sesuai  jenis  pajaknya            Melakukan pemutakhiran
    serta Operator pada Bapenda               data  Risk  Register  dan
    dan OPD Pengelola Retribusi               Mitigasi       Risiko      pada
    Daerah  belum  memahami                   Badan             Pendapatan
    seluruh  sistem  dan  prosedur            Daerah             Kabupaten
    pada        Aplikasi       SIMDA          Banggai         Laut        dan
    Pendapatan.                               mempertimbangkan
                                              risiko fraud






   B P K P   P R O V I N S I   S U L A W E S I   T E N G A H |   I K H T I S A R   H A S I L   P E N G A W A S A N
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20