Page 16 - IKHTISAR PENGAWASAN BANGGAI LAUT - REV

AKUNTABILITAS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

KESEHATAN KURANG SEHAT
KINERJA CUKUP

TARIF < HPP

KEUANGAN RUGI
GOING CONCERN RAWAN BANGKRUT

BADAN USAHA PD

BUMD Air Minum di Kabupaten Banggai Merencanakan pengadaan alat uji
Laut masih menerapkan tarif rata-rata di kualitas air agar perusahaan dapat
melaksanakan pengawasan air
bawah biaya dasar sehingga BUMD
minum dengan jumlah dan
mengalami kerugian serta memiliki risiko
frekuensi sampel sebagaimana
dalam keberlangsungan usaha (going yang ditetapkan dalam Permenkes
concern) khususnya aspek keuangan. 736/MENKES/PER/VI/2010
Tingkat kehilangan air BUMD Air Minum tentang Tata Laksana Pengawasan
berada pada angka 36,72%. Selain itu, Kualitas Air Minum;
BUMD Air Minum belum mampu Melakukan pengkajian terhadap
Pembangunan instalasi layanan
mendistribusikan air kepada pelanggan
air minum dengan menerapkan
dengan kualitas sesuai standar. Zona Air Minum Prima (ZAMP)
BUMD Air Minum belum melakukan dan meminta dukungan KPM
identifikasi risiko fraud dalam (Kuasa Pemilik
operasionalnya. Perusahaan belum Modal)/Pemerintah Kabupaten
memiliki kebijakan pengelolaan aset Banggai Laut dalam hal
pelaksanaan pembangunannya
sehingga Perusahaan belum
Melakukan pengkajian terhadap
mempertimbangkan risiko kegagalan Pembangunan Smart Grid Water
yang timbul atas kegagalan operasional Management dan meminta
aset. Terdapat pertanggungjawaban dana dukungan KPM (Kuasa Pemilik
sebesar Rp921.723.000,00 dengan Modal)/Pemerintah Kabupaten
pemrosesan mantan direktur PDAM Banggai Laut dalam hal
pelaksanaan pembangunannya.
secara hukum. Untuk itu perlu sarankan
Berkoordinasi dengan Dinas
kepada Direktur Perusahaan antara lain PUPR Kabupaten Banggai Laut
untuk: terkait kebocoran pipa distribusi
Meningkatkan pertumbuhan yang tidak dapat ditelusuri dan
pelanggan melalui perluasan cakupan merencanakan sambungan pipa
pelayanan dengan membangun distribusi baru apabila pipa yang
mengalami kebocoran tidak dapat
jaringan transmisi dan distribusi baik
diganti lagi
melalui anggaran Perusahaan maupun Melakukan due diligence (uji
permohonan bantuan kepada kelayakan menyeluruh) pada
Pemerintah Pusat/Kabupaten; aspek kinerja dan aspek keuangan,
Menyusun Rencana Kerja dan dan melakukan tindak lanjut
Anggaran (RKA) Perusahaan dengan perbaikan sesuai hasi
rekomendasi due diligence
mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.

PROSES HUKUM PERLU DIPANTAU TIDAK ADA IDENTIFIKASI FRAUD
KERUGIAN YANG TERUS MENERUS ASET BELUM ADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BUMD - PDAM

B P K P P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H | I K H T I S A R H A S I L P E N G A W A S A N
2021