Page 6 - A012_Azka Kartikasari Nur
P. 6
Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu:
Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan
pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang
timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas
dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan
kualitas sumberdaya manusia. kualitas sumberdaya manusia yang rendah
berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya randah.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan,
nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal (Waluyo,
2013).
Faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah pendidikan.
Menurut (Amalia, 2012) Pendidikan merupakan jembatan menuju masa
depan suatu bangsa. Karena pendidikan menyangkut karakter pembangunan
dan pertahanan jati diri seseorang dalam suatu bangsa. Seseorang di
haruskan memiliki pendidikan setinggi-tingginya agar dia bisa mendapatkan
pekerjaan. Saat seseorang bekerja dan mendapatkan gaji yangi tinggi maka
seseorang harus memiliki pendidikan yang tinggi pula. Karena jika pendidikan
dia tinggi maka dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah Jumlah Penduduk.
Pada tiap tahunnya jumlah penduduk dalam suatu tempat/daerah akan
bertambah tergantung dari jumlah kelahiran. Jumlah penduduk akan menjadi
masalah bagi pemerintah jika tidak bisa dikendalikan, karena jika jumlah
penduduk tiap tahun makin bertambah maka akan menyebabkan angka
kemiskinan juga tinggi. Pertumbuhan penduduk bisa mengurangi angka
kemiskinan tergantung dari masyarakat mendapatkan pekerjaan yang bisa
memenuhi kebutuhannya. Pemerintah sulit untuk menyediakan lapangan
pekerjaan bagi masyarakat jika jumlah penduduk tinggi.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan,
dijelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling
utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di
jamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai
komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Untuk memenuhi hal tersebut maka negara dalam hal ini adalah Pemerintah
berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan
2

