Page 15 - e-modul perpajakan
P. 15

H. TARIF PPH PASAL 21



               Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:

















               Tarif pajak untuk yang tidak ber-NPWP sebesar 20% lebih tinggi dari tarif yang ber-NPWP
                diatas


               I. DASAR PENGENAAN PAJAK


                           Yang Dipotong                           Dasar pengenaan pajak


                                                                Penghasilan Kena Pajak
                                                                =  jumlah  seluruh  penghasilan  bruto
                           Pegawai Tetap                        setelah dikurangi dengan:
                                                                a. biaya jabatan, sebesar 5%
                                                                dari penghasilan bruto,
                                                                setinggi-tingginya Rp
                                                                500.000,00 sebulan
                                                                atau Rp 6.000.000,00
                                                                setahun;
                                                                b. iuran yang terkait dengan gaji yang
                                                                dibayar  oleh  pegawai  kepada  dana
                                                                pensiun  yang  pendiriannya  telah
                                                                disahkan oleh Menteri Keuangan atau
                                                                badan  penyelenggara  tunjangan  hari

                                                                tua  atau  jaminan  hari  tua  yang
                                                                dipersamakan  dengan  dana  pensiun
                                                                yang pendiriannya telah disahkan oleh
                                                                Menteri Keuangan. Dikurangi PTKP



                                                                Penghasilan  Kena  Pajak  =  seluruh
                                                                jumlah  penghasilan  bruto  dikurangi
                                                                dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari
                       Penerima Pensiun Berkala                 penghasilan  bruto,  setinggi-tingginya
                                                                Rp  200.000,00  sebulan  atau  Rp
                                                                2.400.000,00






                                                                                                        HALAMAN 11
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20