Page 17 - e-modul perpajakan

J. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
Karena hingga sekarang ini belum ada aturan baru terkait PTKP, maka besar PTKP 2021 masih
didasarkan pada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut tarif
PTKP sesuai PMK 101/2016 yang masih berlaku hingga PTKP 2021:

1. Bagi WP OP akan menjadi Rp54.000.000
2. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami menjadi Rp54.000.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar
Rp4.500.000, dimana maksimal tiga orang dalam setiap keluarga.
Keluarga kandung yang di maksud dalam poin empat adalah orang tua
kandung, saudara kandung dan anak. Sedangkan yang di maksud
keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

K. PPH PASAL 21 FINAL

Honorarium bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI Atas penghasilan
berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau
APBD yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan
Pensiunannya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final dengan tarif:

Uraian Tarif

PNS Golongan I dan Golongan II, sebesar 0% dari jumlah
Anggota TNI dan Anggota POLRI bruto honorarium atau
Golongan Pangkat Tamtama dan imbalan lain
Bintara, dan Pensiunannya

PNS Golongan III, Anggota sebesar 5% dari jumlah

TNI dan Anggota POLRI bruto honorarium atau
Golongan Pangkat Perwira imbalan lain
Pertama, dan pensiunannya

HALAMAN 13