Page 45 - PROFIL DINKES 2021 VALIDASI
P. 45

BAB IV

                                          PEMBIAYAAN KESEHATAN


                        Menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,

               pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan
               hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
               tingginya,  sebagai  investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif

               secara  sosial  dan  ekonomis.  Dengan  demikian,  unsur  ekonomis  merupakan  salah  satu
               aspek yang dipentingkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia.

                        Selain  itu,  di  dalam  Undang-Undang  yang  sama  juga  disebutkan  bahwa
               pembiayaan  kesehatan  bertujuan  untuk  penyediaan  pembiayaan  kesehatan  yang
               berkesinambungan  dengan  jumlah  yang  mencukupi,  teralokasi  secara  adil,  dan

               termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan
               untuk  menyelenggarakan  dan  atau  memanfaatkan  berbagai  upaya  kesehatan  yang
               diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat.

                        Anggaran  kesehatan  dapat  dikatakan  sebagai  instrument  pemerintah  dalam
               pemenuhan  hak-hak  kesehatan  bagi  warga  negara  (Ansar,  2017).  Sumber  pembiayaan
               kesehatan  berasal  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  swasta,  dan

               sumber lain. Di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran
               kesehatan  bersumber  dari  pemerintah,  baik  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  maupun

               daerah.  Selain  itu,  juga  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  Jaminan  Kesehatan  Nasional
               (JKN).


               4.1.  ANGGARAN DINAS KESEHATAN
                        Dinas Kesehatan beserta 21 (dua puluh satu) unit kerja terdiri dari 1 (satu) Rumah

               Sakit  Umum  Daerah  dan  20  (dua  puluh)  Puskesmas,  pada  tahun  2021  memiliki  alokasi
               anggaran kesehatan yang dikelola yaitu sebesar 210.495.258.099,00 milyar rupiah dengan
               realisasi  sebesar  194.632.548.940,00  milyar  rupiah  atau  92,46%.  Anggaran  tersebut

               bersumber dari APBN, APBD, BLUD dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
                        Dilihat dari persentase realisasi tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran
               Dinas  Kesehatan  pada  tahun  2020  sebesar  87,19%,  naik  tahun  2021  sebesar  92,46%,

               namun belum memenuhi target Renstra Tahun 2021 sebesar 95%.











                                                           34
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50